Ujaran Kebencian Dianggap Lebih Penting dari Penodaan Agama

zdnet.com

Liputansaku.com, Jakarta – Ahli antropologi hukum, Sulistyowati Irianto mengatakan pemerintah perlu mengkaji ulang hukum yang mengatur soal penodaan agama. Sulis berujar, hal yang dibutuhkan secara serius oleh bangsa Indonesia saat ini justru hukum yang mengatur ujaran kebencian. Hal ini ia ungkapkan berdasarkan studi kasus yang ia lakukan terkait masalah serupa di Belanda.

“Apakah negeri kita membutuhkan hukum yang mengatur soal penodaan agama atau justru yang mengatur ujaran kebencian?” kata wanita yang juga merupakan ahli studi hukum, masyarakat, dan perempuan ini di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Januari 2017.

Pertanyaan itu Sulis lontarkan tersebut menyangkut perkara yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas tuduhan penodaan agama dalam pidatonya saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Menurut dia, tuduhan yang dilemparkan terhadap Ahok sangat rentan terhadap provokasi politik untuk tujuan kekuasaan.

Menelisik dari kasus serupa yang terjadi pada Geert Wilder di Belanda, Sulis menyebutkan hukum Indonesia seharusnya bisa lebih kuat memberikan batasan terhadap ujaran kebencian. Geert yang dinilai rajin menjual politik identitas dengan mengatasnamakan golongan mayoritas justru dijerat dengan pasal ujaran kebencian terhadap kaum minoritas.

Dengan begitu, Sulis menilai perlu ada kajian ulang soal undang-undang yang mengatur soal penodaan agama. Hal tersebut dianggap beralasan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, beragam, dan berjenjang. Sulis menilai perkara Ahok dimulai karena ada ujaran kebencian terhadap kaum minoritas. Yang mana ada pembedaan dan pembatasan, dengan tujuan dikeluarkan dari proses politik.

“Untuk tetap mempertahankan persatuan dan keutuhan. Serta menjamin keberagaman dan tidak kalah pentingnya adalah esensi demokrasi, maka setiap ujaran kebencian, provokasi yang bertujuan diskriminasi, dan memecah belah, haruslah ada hukumnya,” ujar Sulis.

Sulis menambahkan, hukum yang mengatur secara khusus (lex specialis) soal ujaran kebencian sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk tujuan menjaga tata tertib sosial dan kepentingan umum, tetapi juga menjamin hak asasi setiap orang dan martabat kemanusiaan. Sementara hukum yang mengatur soal penodaan agama, kata Sulis, bersifat sangat politis dan bisa menjadikan target korban siapa saja.

“Adapun target pasal penodaan agama, bisa menjerat masyarakat atau kelompok yang ‘sedang tidak disukai’. Dan dilakukan dengan cara-cara yang justru melahirkan budaya kebencian dan intoleransi. Banyak orang yang dengan mudah pakai pasal penodaan agama,” tutur Sulis.

 

 

 

 

Tempo.co