‘Tangisan Ahok Manusiawi dan Tak Pura-pura’

Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, menangis saat membacakan nota keberatan terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang kasus penistaan agama.

Isak tangis Ahok menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya datang dari organisasi sukarelawan pemenangan Ahok-Djarot di Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, New Ninja.

C Suhadi, Ketua Umum New Ninja, menilai isak tangis Ahok tak dibuat-buat selayaknya drama.

“Sebab selama ini kami melihat kepribadian beliau itu kuat, tangguh, dan tidak gampang hanyut ke dalam suatu keadaan yang sifatnya sentimentil,” tutur Suhadi dalam keterangannya, Rabu (14/12/2016).

Dia menilai, sebagai seorang pemimpin dan laki-laki, Ahok tak mau menunjukkan titik lemah. Sebab ini akan menjadi celah untuk menjatuhkan, pihak-pihak yang bertentangan dengannya.

Oleh karena itu, dia melihat, tangisan itu tulus dari lubuk hati, Ahok. Ini merupakan reaksi akumulatif dari begitu banyak tantangan yang dihadapi ketika memimpin DKI Jakarta.

Suhadi menyesalkan sikap pihak-pihak yang menganggap kejadian itu sebagai sandiwara. Terlebih membandingkan dengan tangisan para korban penggusuran Pemprov DKI.

“Hal ini sangat manusiawi. Ahok adalah orang yang tidak suka dengan dunia kepura-puraan. Dia orang yang apa adanya,” tutur pengacara senior itu.

Di samping itu, kata dia, penggusuran yang dilakukan Pemprov sudah sangat manusiawi. Sebab, diberikan tempat tinggal pengganti yang sangat layak, meski tak berkewajiban.

Hanya membayar uang sewa sekitar Rp 350 ribu per bulan, menurut dia, warga yang terkena penertiban bisa tinggal di rumah susun yang mirip apartemen.

“Ini bukan sekonyong-konyongnya menggusur. Diberi fasilitas yang layak juga. Ini lebih manusiawi, lebih beradab, sehat dan baik untuk kehidupan anak-anak di masa depan,” tambahnya.

Di kesempatan itu, dia meminta supaya persidangan berjalan netral, tak ditekan dan diintervensi pihak manapun.

Dia mengingatkan agar tak ada pihak yang meminta Ahokditangkap dan dipenjarakan, terlebih dengan cara-cara anarkis. Sebab, jika terjadi tentunya hal ini merupakan contempt of courtyang mencoreng kewibawaan pengadilan.

“Itu ada sanksi pidana. Hukum dalam mengambil suatu keputusan harus bebas, harus lepas dan tidak boleh ada campur tangan apapun. Kalau produk hukum diintervensi suatu kekuatan atau keadaan, itu bukan lagi produk hukum, tapi kekuasaan yang diletakan pada hukum. Itu tidak boleh dilakukan di dalam negara hukum,” tambahnya.

Sumber : tribunnews