Sekjen PDI-P Minta Jaksa Ungkap Sumber yang Menyebut Kadernya Terlibat Korupsi e-KTP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menghormati proses hukum dugaan korupsi KTP elektronik yang sedang berlangsung.

Diketahui sejumlah kader partai berlambang banteng itu masuk dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini, Kamis (9/3/2017).

Mereka diantaranya adalah Ganjar Pranowo, Yassona Laoly dan Arif Wibowo.

Hasto, menegaskan partai memberikan sanksi tegas jika terlibat korupsi.

“Siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan akan diberikan sanksi tegas oleh partai. Kami sudah klarifikasi kepada Pak Ganjar, Pak Arif dan Pak Laoly. Yang bersangkutan menyatakan namanya dicatut,” kata Hasto kepada wartawan di kawasan Taman Sari, Gajah Mada, Jakarta Barat.

Dirinya hanya menyayangkan jaksa yang tidak menyebutkan sumber informasi penerima dana korupsi proyek e-KTP.

Meski demikian Hasto menyebut pihaknya tetap nenghormati persidangan dan proses hukum yang tengah berjalan itu.

“Tentu kita hormati persidangan tersebut, tapi secara fair harusnya Jaksa Penuntut Umum menyebut informasi tersebut dari mana sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kita ingin persidangan kredible,” kata Hasto.

Hasto juga menyebut PDI Perjuangan mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia berharap kasus tersebut tidak dipolitisasi.

“Sikap partai, kami dukung pemberantasan korupsi apa yang dilakukan KPK kami dukung. Jangan sampai dipolitisasi,” kata Hasto.

Sumber : liputan6