SBY Merasa Disadap, Demokrat Bergerak Usulkan Hak Angket

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Liputansaku.com, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menyatakan pihaknya telah menyelesaikan rancangan usulan pengajuan hak angket menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, Benny tak menjelaskan detail rancangan tersebut.

“Sudah jadi rancangan usulannya,” kata Benny saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. Dokumen tersebut memuat latar belakang usulan hak angket, dasar hukum pengajuan, maksud dan tujuan angket, rencana kerja, anggaran, dan nama pengusul.

Benny menjelaskan, pengajuan hak angket harus memenuhi syarat minimal 25 anggota Dewan dan lebih dari dua fraksi. Benny tak berkomentar terkait dukungan fraksi terhadap usulan tersebut. “Nanti pada waktunya diumumkan,” kata dia.

Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan pembicaraan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Rois A’am Nahdatul Ulama KH Ma’ruf Amin. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K. Harman mengatakan pihaknya tengah menggalang dukungan terhadap usulan tersebut.

Beberapa fraksi menolak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang Perekonomian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supraktikno, mengatakan partainya tidak menyetujui usul hak angket. Sebab, tak ada urgensi, relevansi, dan signifikansi atas pengusutan tersebut.

Wali Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate, menambahkan usulan tersebut terlalu prematur. Selain itu, usulan tersebut tak berdasar dan hanya berusaha mengintervensi proses pengadilan.

 

 

 

Tempo.co