Presiden Ke-6 SBY Keluarkan Unek-unek, ”Saya Diserang dan Dihabisi Tanpa Ampun”

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (kiri) didampingi Ani Yudhoyono (dua kiri) dan Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro Rakyat DPP Partai Demokrat Herman Khaeron (dua kanan) saat memetik mangga di kebun mangga gincu, Desa Winduhaji Sedong, Cirebon, Jawa Barat. Selasa (27/9/2016). Dalam kunjungannya SBY memberikan penjelasan kepada petani mengenai buah dan sayuran Indonesia dinilai berpotensi untuk dipasarkan lebih gencar di pasar luar negeri. TRIBUNNEWS/HO

Liputansaku.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bahan perbincangan publik usai tulisannya menyebar Senin (28/11/2016).

Tulisan berjudul ‘Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita’ ini dimuat salah satu koran nasional. Di media sosial khususnya Twitter, SBY menjadi trending topic dengan hastag #SBYnegarawan.

Lantas apa yang diungkapkan ayah calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono ini dalam tulisan tersebut?

Dalam tulisan itu SBY memaparkan masalah yang dihadapi bangsa ini harus segera dicarikan solusinya.

“Dalam situasi seperti ini, secara moral saya wajib menjadi bagian dari solusi. Akan menjadi baik jika saya ikut menyampaikan pandangan dan saran kepada pemimpin kita, Presiden Jokowi, agar beliau bisa segera mengatasi masalah yang ada saat ini.

Hampir selama tiga pekan, Presiden ke-6 RI itu memilih diam. Bahkan, katanya, dia menutup diri dan menutup komunikasi dengan berbagai kalangan.

“Namun, lebih dari tiga minggu ini memang saya memilih diam. Bahkan untuk sementara saya menutup komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk para sahabat, yang ingin bertemu saya (saya mohon maaf untuk itu), dari pada kami semua kena fitnah.”

SBY mengaku dirinya dan keluarga difitnah menjadi biang aksi damai 4 November lalu. Bahkan ketika dirinya sudah memberikan klarifikasi dia masih terus diserang tanpa ampun.

“Saya masih ingat ketika saya melakukan klarifikasi atas informasi (baca: fitnah) yang sampai ke pusat kekuasaan bahwa seolah Partai Demokrat terlibat dan SBY dituduh membiayai Aksi Damai 4 November 2016, saya diserang dan “dihabisi” tanpa ampun. Tetapi, mengamati situasi yang berkembang saat ini, saya pikirkan tak baik jika saya berdiam diri. Oleh karena itu, melalui wahana inilah saya ingin menyampaikan harapan dan pandangan sederhana saya tentang solusi dan tindakan apa yang layak dilakukan oleh pemerintah.”

SBY juga menyebut isu Ahok tak ada kaitannya dengan isu SARA.

“Mengalirkan isu Pak Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan dan NKRI, dengan segala dramatisasinya menurut saya menjadi kontra produktif. Isu Pak Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas vs mayoritas. Justru dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk ini harus dijaga agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horizontal. Ingat, dulu diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara. Upaya membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis mesti segera dihentikan. Masyarakat bisa melihat bahwa dalam melakukan aksi-aksi protesnya para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karenanya, jangan justru dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu. Mencegah terjadinya konflik horizontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas.”

Apa dengan demikian negara kita menuju ke keadaan krisis?

Menurut SBY tidak.

“Saat ini tidak akan ke sana. Dengan catatan, permasalahan yang ada sekarang ini segera diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas,” tulisnya.

Tentang Makar

Berembusnya isu makar akhir-akhir ini juga ditanggapi SBY.

Berbicara tentang makar, saya tetap konsisten bahwa saya tak akan pernah setuju dengan upaya menurunkan Presiden di tengah jalan. Akan menjadi preseden yang buruk jika seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat kemudian dengan mudahnya dijatuhkan oleh sekelompok orang yang amat berambisi dan haus kekuasaan melalui konspirasi politik. Kalau kita paham konstitusi, seorang Presiden hanya bisa diberhentikan jika melanggar pasal pemakzulan (impeachment article).

Memang ada pula pengalaman di banyak negara seorang penguasa jatuh oleh sebuah revolusi sosial atau people’s power. Contoh yang paling baru adalah kejatuhan sejumlah penguasa di Afrika Utara (Arab Spring). Tetapi, ingat sebenarnya people’s power dan revolusi sosial itu tak bisa dibuat begitu saja. Seolah-seolah seorang elit politik bisa menciptakan revolusi dengan mudahnya.

Saya jadi ingat dulu ketika ada “Gerakan Cabut Mandat SBY” di era kepresidenan saya. Sebenarnya, hakikat gerakan itu juga sebuah kehendak untuk melakukan makar. Saya tenang dan tidak panik. Saya tahu gerakan cabut mandat itu hanyalah keinginan sejumlah elit, bukan rakyat. Saya tetap bekerja, dan terus bekerja.

Saya tak berselingkuh dengan merusak nilai-nilai demokrasi dan rule of law, dan kemudian bertindak represif. Saya tahu tokoh-tokoh politik mana yang turun ke lapangan untuk mencabut mandat saya, tapi tak ada niat saya untuk memidanakan mereka. Gerakan yang namanya seram itu, “cabut mandat dan turunkanSBY” akhirnya cepat berlalu ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumner: tribunnews.com )