Pengibaran Bendera Tiongkok di Pulau Obi Berbuntut Panjang

Pengibaran bendera Tiongkok di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Jumat, 25 November lalu, berbuntut panjang. Sebagian warga di Maluku Utara meminta penaikan bendera yang tidak sesuai UU diproses hukum.

Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Tugas Dwi Aprianto saat disambangi Liputan6.com mengungkapkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan dijadikan sebagai negara serba boleh. Dia menyayangkan pengibaran bendera Tiongkok itu tidak mengindahkan undang-undang.

“Boleh orang berinvestasi di negara kita, tetapi dia harus menghormati norma-norma kita. Jangan injak-injak harkat dan martabat. Kalau sudah dibilang jangan, ya jangan,” ucap Kapolda Maluku Utara, Senin, 28 November 2016.

Kapolda mengungkapkan, dugaan sementara pemberi izin adalah Bagian Protokoler Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.

“Makanya, kita lihat dulu kewenangannya kayak apa? Kita dudukkan permasalahannya. Itu setelah saksi ahli (memberi keterangan). Teknisnya langsung ke Direktorat Kriminal Umum (Polda Maluku Utara),” ia menambahkan.

5 Saksi Diperiksa

(sumber:Liputan6)