Pengacara Yakin Status Tersangka Buni Yani Bakal Gugur

Buni Yani (kiri) berfoto selfie di sela-sela mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 5 Desember 2016. Buni Yani mem-posting kata-kata pada caption video Basuki T Purnama (Ahok) soal surat Al-Maidah 51. TEMPO/M Iqbal Ichsan

Liputansaku.com, Jakarta – Tersangka kasus penyebaran video Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama, Buni Yani, mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Buni Yani optimistis status tersangka Buni Yani akan segera gugur.

“Hari ini akan kami akan melakukan perlawanan secara hukum dengan permohonan gugatan praperadilan atas penetapan Pak Buni Yani sebagai tersangka. Kami tim kuasa hukum yakin permohonan kami akan dikabulkan dan status penetapan tersangka Pak Buni akan gugur,” kata salahsatu kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 5 Desember 2016.

Aldwin menegaskan pengajuan praperadilan ini bertujuan untuk mengkoreksi tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya yang dinilainya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka secara sewenang-wenang.

“Ada hal yang tidak lazim menyangkut prosedur dan hukum acara saat penangkapan dan penetapan Pak Buni sebagai tersangka. Ini perlu ada pengujian apakah prosesnya sudah betul. Menurut kami, ada hal yang dilanggar dan kita akan sama-sama uji di praperadilan ini,” kata Aldwin Rahadian.

Selain itu, tim kuasa hukum Buni Yani menganggap tidak ada tindakan pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh kliennya. Apa yang disampaikan Buni Yani di media sosial, diyakini  sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Pasal itu menjelaskan setiap warga negara bebas berpendapat.

“Saya harap nama saya cepat dipulihkan. Saya adalah seorang dosen. Mana mungkin saya mengujarkan kebencian,” kata Buni Yani usai mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Aldwin Rahadian optimistis gugatan praperadilan yang diajukan Buni Yani akan dikabulkan dan penetapan status tersangka Buni Yani akan digugurkan.

“Kalau caption yang ditulis Pak Buni (di media sosial–) dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka dan dijerat UU ITE, maka akan ada banyak orang yang dipenjara,” katanya.

Pada 23 November 2016, penyidik menjerat Buni sebagai tersangka dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal pertama dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

 

 

 

 

 

 

Tempo.co