Penangkapan Pejabat Bakamla Jadi Kado Tak Diharapkan di HUT ke-2/44 Bakamla RI

Rabu (14/5/2016) petang, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo bersama puluhan pejabat dan stafnya baru saja menyelesaikan gladi bersih puncak hari ulang tahun (HUT) ke-2/44 Bakamla RI dan jamuan makan malam (galadinner).

Acara itu berlangsung di aula kantornya, Gedung Proklamasi atau Gedung Pola, Jalan Proklamasi nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat.

Persiapan untuk acara HUT ke-2/44 Bakamla RI yang sedianya digelar Kamis, 15 Desember 2016 tersebut, tampak sudah matang di aula Gedung Proklamasi.

Di dalam ruang acara seluas sekitar 15×20 meter persegi tersebut, sudah terpasang sebuah panggung berukuran sekitar 5×2 meter persegi lengkap dengan satu set alat musik.

Pengeras suara dan pendingin udara juga sudah berdiri kokoh di sisi kanan dan kiri ruang acara. Belasan meja bundar dengan taplak merah marun plus kursi gaya klasik warna cokelat pun sudah tertata rapi.

Sejumlah miniatur kapal milik Bakamla dengan kotak kaca juga sudah tertata apik di depan ruang acara.

Sehelai kain spanduk bertuliskan, “Badan Keamanan Laut RI; Laut Adalah Harapan Kita dan Masa Depan Kita” juga menghiasi salah satu dinding ruang jamuan makan.

Kain hias yang didominasi warna Merah-Putih yang didekorasi sedemikian rupa juga turut mempercantik lorong ke ruang acara tersebut.

Setelah gladi bersih tersebut, Arie Soedewo menyempatkan diri menyaksikan program berita di televisi.

Tiba-tiba, ia mengerenyitkan dahi begitu membaca tulisan berjalan atau running text dari layar televisi yang ditontonnya menampilkan informasi bahwa anak buahnya ditangkap.

Disebutkan seorang deputi dari Bakamla terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap.

Arie sempat ragu terhadap informasi tersebut.

Namun keraguannya terjawab begitu Sestama Bakamla, Laksamana Madya TNI Agus Setiadji, melaporkan bahwa benar Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama (Deputi Inhuker) Bakamla, Eko Susilo Hadi baru saja terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan menerima suap.

Eko Susilo Hadi bersama seorang pengusaha swasta ditangkap oleh tujuh petugas KPK di ruang kerjanya, kantor lama Bakamla, Jalan Dr Soetomo nomor 11, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016) sekitar pukul 10.00 WIB.

Penangkapan sang deputi terjadi saat atasan dan rekan-rekannya tengah sibuk menggelar gladi bersih acara HUT ke-2/44 Bakamla di kantor baru Bakamla, Gedung Pola, Menteng, Jakpus.

Sejumlah uang dan mobil baru milik Eko Susilo Hadi, Toyota Fortuner seri VRZ hitam bernomor polisi B 15 DIL, turut dibawa oleh petugas KPK

Kabar penangkapan Eko Susilo Hadi bagai ‘petir di siang bolong’ dan seperti kado yang sangat tidak diharapkan buat jajaran Bakamla yang tengah bahagia menyambut hari ulang tahun ke-2/44.

Bakamla RI yang dibentuk melalui Peraturan Presiden pada 15 Desember 2014 atau dua tahun lalu ini merupakan revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Namun cikal bakal badan negara berlambang jangkar dan garpu tala ini sudah terbentuk sejak dibentuknya Badan Koordinasi Keamanan dan Komando Pelaksana Operasi Keamanan di Laut melalui Surat Keputusan Bersama Empat Menteri pada 1972 atau 44 tahun lalu.

“Iya pasti kaget. Hampir semua pejabat ada disini buat persiapan acara besok. Saya juga di sini dari pagi,” ungkapnya.

Kaget, kecewa, prihatin dan sedih. Perasaan tersebut bercampur di diri Ari Soedewo selaku orang nomor satu Bakamla setelah mengetahui kabar buruk tersebut.

Menurut Arie, Bakamla dengan capaian kerja yang cukup baik dengan usia lembaga terbilang muda dua tahun, menjadi kebahagian tersenadiri buat pimpinan dan staf dalam menyambut HUT ke-2 kali ini.

Beberapa target program kerja pengawasan keamanan laut tersebut bisa dilaksanakan sesuai rencana kerja.

“Banyak pihak-pihak dan pengusaha-pengusaha di laut ini sudah waspada terhadap Bakamla,” ujarnya.

Namun, tertangkapnya Eko Susilo Hadi saat perayaan HUT Bakamla ini sekaligus menjadi kekecewaan dan kesedihan tersendiri buat jajarannya, terlebih dirinya.

Sebab, Arie mengaku sudah sering mewanti-wanti jajarannya, termasuk kepada Eko Susilo Hadi, agar tidak main-main dengan anggaran negara, sejak dilantik menjadi Kepala Bakamla pada 16 Maret 2016.

Namun perkataannya tak didengar dan dilaksanakan.

“Tentunya saya prihatin dengan keadaan ini. Bahwa ini sebuah pelajaran, jangan sampai terulang. Karena hal yang saya terus garisbawahi sejak awal, jangan main-main terhadap anggaran negara,” ujarnya.

Apa mungkin kejadian ini karena Anda selaku pimpinan kurang ‘galak’ kepada bawahan berkaitan anggaran?

“Yah kurang tahulah. Toh, Bakamla ini multi agent. Ada dari kejaksaan, ada Angkatan Laut, Polri dan dari lembaga lainnya. Yang bersangkutan dari kejaksaan,” jawabnya.

Arie menambahkan, dia sejak menjadi Kepala Bakamla juga sudah melakukan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran dan wewenang.

Di antaranya, meminta kepala lembaga/kementerian untuk memberikan pejabat dan staf yang terbaik, profesional, kredibel dan berintegritas.

Ia pun mengaku meminta Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk me-review anggaran Bakamla 2016.

Sumber : tribunnews