Pemberantasan Pungli Harus Masif dan Sistemis

Seluruh elemen pemerintahan tengah menggalakkan pencegahan dan pemberantasan tindak pungutan liar (pungli). Ini menjadi salah satu bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menjadi salah satu pejabat yang terus menggelorakan komitmen tersebut.

Ia menuturkan, pungli bukan hanya perbuatan menyimpang yang menghambat pelayanan publik dan menjadikan ekonomi biaya tinggi. Lebih dari itu, kata dia, pungli telah menggerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan dan pencegahan pungli merupakan hal yang sangat penting.

“Pemberantasan pungli harus dilakukan secara sistemis dan masif,” ujar Asman Abnur dalam seminar dalam rangka HUT Ke-45 Korpri, dengan tema “KORPRI, Birokrasi dan Pemberantasan Pungli” di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Saat ini, birokrasi pemerintahan dirasa masih menjadi bagian dari permasalahan daya saing bangsa. Pungli merupakan salah satu penyebab utama yang menjadikan birokrasi tidak efisien.

Sebagaimana dirilis World Economic Forum, Indeks Daya Saing Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 41. Penyebab masih tertinggalnya daya saing bangsa tersebut adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan pungli. Pemerintah telah menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan membentuk Satuan Tugas Sikat Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam memberantas praktik pungli. “Korpri sebagai organisasi profesi pegawai ASN juga harus mendukung sikap tegas Presiden tersebut,” kata Menteri Asman.

Untuk menindaklanjuti OPP, Kementerian PANRB telah mengeluarkan SE Menteri PANRB No 5/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Selain itu, juga melakukan langkah-langkah sistemis yang sifatnya fundamental melalui percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan pengawasan, pelayanan publik, dan tata laksana.

Selain memacu pembangunan Zona Integritas, reformasi pada area pengawasan juga difokuskan pada upaya penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). “Kami mendorong penguatan APIP untuk secara terus-menerus memaksimalkan fungsinya,” ujar Asman.

Untuk mengurangi praktik pungli, Kementerian PANRB mewajibkan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menginformasikan secara terbuka Standar Pelayanan, serta mendorong inovasi pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat makin cepat, ringkas dan bebas dari pungli.

Pada area perubahan tata laksana, reformasi untuk mencegah terjadinya praktik pungli selain dilakukan melalui penataan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola pemerintahan, juga melalui akselerasi penerapan e-government di semua instansi pemerintah, terutama di unit kerja penyelenggara pelayanan publik, guna meminimalkan pertemuan langsung antara penerima dan pemberi layanan.

Di ulang tahun ke-45 ini, Menteri Asman berharap segenap anggota Korpri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terus berbenah diri untuk mewujudkan aparatur yang profesional, netral dan bebas dari pungli.

(sumber:Liputan6