Para Tokoh Islam Soal 212: Imbauan Damai hingga Larangan Ikut Aksi

Jakarta – Aksi 212 Jilid II akan dimulai pagi ini. Para pemuka agama Islam dan lembaga Islam telah menyampaikan imbauan soal aksi ini.

Bahkan GNPF MUI dan FPI yang semula menjadi motor dari aksi-aksi serupa sebelumnya juga mengeluarkan imbauan kepada peserta aksi. Ketua Umum MUI sendiri juga telah memberikan pernyataan.

Polri mengimbau peserta demonstrasi 21 Februari atau aksi 212 tetap tertib. Koordinator aksi harus memastikan peserta ikut menjaga keamanan saat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR.

Aksi ini memang akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Para peserta aksi akan salat subuh berjamaah di masjid-masjid sekitar lokasi.

Mereka akan menyampaikan tuntutan, agar pemerintah menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, karena Ahok sudah menjadi terdakwa kasus penodaan agama. Selain itu, mereka juga menyerukan penghentian kriminalisasi para ulama, serta menghentikan penangkapan mahasiswa. Aspirasi ini akan disampaikan kepada perwakilan DPR.

Berikut adalah pernyataan para ulama dan pemuka lembaga agama Islam terkait aksi 212 Jilid II ini.
GNPF MUI dan FPI: Damai, Jaga Atribut

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan FPI semula memang dikenal sebagai motor aksi-aksi di Jakarta akhir-akhir ini. Namun kali ini mereka tidak ikut.

Melalui pengacara GNPF-MUI dan FPI, Kapitra Ampera, mereka mengimbau agar peserta aksi tak mengenakan atribut FPI dan GNPR-MUI. Bilapun ada yang membawa atribut, maka harus bertingkah laku damai.

“Kita minta jaga atribut aksi yang selama ini damai. Kita sudah punya identitas sendiri kalau umat Islam turun, damai. Kalau umat Islam turun, gotong royong. Kalau umat aksi, kebersihan harus dijaga. Dan kembali ke tempat masing-masing dengan bersih dan damai,” ujar Kapitra di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017) lalu.
FUI: Ini Aksi Damai

Forum Umat Islam (FUI) adalah pemimpin aksi 212 Jilid II ini. Mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah aksi damai.

“Sekali lagi Forum Umat Islam sebagai penanggung jawab acara ini tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah muncul dan ini sebagai klarifikasi kami dari Forum Umat Islam bahwa aksi kita ini adalah aksi damai dan tidak benar kalau kita akan menduduki atau menguasai gedung DPR/MPR,” kata Koordinator Aksi 212 ustaz Bernard Abdul Jabbar saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman Kavling 55 Jakarta, Senin (20/2/2017) kemarin.

FUI meminta aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan tindakan apabila ada peserta yang mengacau aksi tersebut. FUI bahkan melarang peserta aksi memanjat pagar pembatas tol di depan gedung DPR yang akan menjadi sasaran aksi.

“Kalau FUI nggak biasa ngerusak, justru akan menjaga ketertiban umum. Bahkan, nanti busway akan kita buka, nggak kita isi. Dan kita imbau, nggak boleh naik ke atas pagar tol, kita sudah akan larang,” ujar Bernard.
Ma’ruf Amin Melarang Umat Islam Ikut Aksi 212

Ketua Umum MUI sekaligus Rais Aam PBNU, Ma’ruf Amin, justru melarang umat Islam ikut aksi ini. Soalnya, aksi 212 ini dinilainya bermuatan politis.

“Itu juga sudah saya sampaikan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tanara (Banten) beberapa waktu lalu. Saya akan melarang umat Islam ikut demo yang bernuansa politik,” tutur Ma’ruf di pertemuan tokoh NU se-Madura, di Sampang, Madura, Jawa Timur, belum lama ini sebagaimana keterangan yang diterima detikcom, Senin (20/2/2017).

Ma’ruf juga tak ingin namanya dicatut dalam aksi 212. Dia menegaskan tak pernah terlibat dalam aksi semacam ini.

“Saya berulang kali menyampaikan hal ini bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri ikut demo 212. Karena demo itu sangat politis,” kata Ma’ruf.

Pemuda Muhammadiyah: Hati-hati, Jauhi Kepentingan Politik

PP Pemuda Muhammadiyah mengajak agar massa peserta aksi 212 berhati-hati. Soalnya, aksi ini dinilai rawan dipolitisir oleh kepentingan lain.

“Hari ini kami malah sudah lebih maju, kami datang langsung ke Pak Presiden untuk menagih sikap beliau. Jadi kawan-kawan yang aksi besok saya pikir harus hati-hati karena pengerahan massa dan segala macam itu rawan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu,” kata Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017) kemarin.

Tuntutan aksi 212 jilid II adalah penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan itu pun sudah disampaikan oleh Dahnil kepada Presiden Jokowi secara langsung.

Dahnil menekankan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus dikedepankan. Namun Pemuda Muhammadiyah sendiri tak membahas soal aksi 212 dengan Presiden Jokowi.
Pimpinan Ponpes di Garut: Doa Bersama Saja Ketimbang Ikut 212

Para pimpinan Pondok Pesantren yang bernaung di bawah PCNU Kabupaten Garut, sepakat untuk melarang santrinya turun pada aksi 212 jilid II di Jakarta.

Salah satunya pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Faizien, yang terletak di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, KH Nopal Mimar, melarang seluruh santrinya untuk ikut aksi.

“Kami pastikan tidak ada santri-santri kami yang berangkat dalam aksi 212 jilid II. Saya selaku pimpinan pesantren tidak memperbolehkan santri kami untuk mengikuti aksi 212 Jilid II. Kami di bawah PBNU juga tidak memperbolehkan masa untuk turun ke jalan melakukan long march yang akan mengganggu ketertiban umum,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Senin (20/2/2017.

Ia mengatakan sebaiknya para santri berdoa dan berdzikir bersama di Ponpes tersebut, “Lebih baik kita berdoa bersama saja, karena untuk berdo’a kepada Tuhan kan tidak harus pergi ke Jakarta. Apalagi kalau disertai dengan aksi long march, itu sangat mengganggu ketertiban umum,” kata pria yang akrab disapa Ceng Mimar tersebut.

sumber : detik.com