Kubu Anies Khawatirkan Penggelembungan Suara Pilkada Jakarta

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO

Liputansaku.com, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengkhawatirkan penggelembungan suara dalam Pemilihan Kepada Daerah 15 Februari 2017 mendatang. “Beberapa kali sudah diangkat isu pengelembungan. Berarti ini sudah mengkhawatirkan,” kata Anies, Rabu, 21 Desember 2016.

Anies mengatakan tim suksesnya sudah beberapa kali mengangkat isu ini untuk diperhatikan, karena ia menginginkan pilkada yang transparan, berkeadilan dan berintegritas. “Dua minggu lalu sudah disampaikan mengenai selisih DPT (Daftar Pemilih Tetap),” ujarnya.

Anies mengimbau seluruh masyarakat, untuk segara melaporkan jika menemukan kecurangan-kecurangan menjelang pilkada mendatang. “ Bila anda melihat orang-orang yang melakukan kegiatan kecurangan, minimal laporkan lewat sosial media, atau pihak yang bertanggung jawab,” tuturnya.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik, sebelumnya mempertanyakan 100 ribu surat keterangan sebagai pengganti KTP (Suket) yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta untuk pilkada DKI 2017. “Saya dengar sekarang orang banyak yang bikin KTP baru, sementara kita tahu blanko KTP habis,” kata Taufik, Senin, 19 Desember 2016.

Taufik meminta agar Dinas Dukcapil DKI Jakarta mencantumkan suket yang diberikan diperuntukkan untuk Pilkada 2017. “Kami serius mengawal suket, karena bedanya bisa dua persen (dari DPT),” ujarnya.

Menanggapi permintaan Taufik, Kepala Bidang Unit Pengelola Teknologi Informasi Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Nur Rohman, menjelaskan pihaknya masih menghitung banyaknya suket yang telah diedarkan oleh Dinas Dukcapil.

“Kepala Dukcapil DKI sudah menyampaikan ke rapat pleno DPT akan lebih baik jika KPU mensosialisasikan dan menambah persyaratan yaitu KK (kartu keluarga) atau pengantar RT dan RW,” kata Nur.

Pada 3 November 2016, Nur mengatakan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu sudah mengadakan rapat terkait dengan permasalahan suket tersebut. “Hasilnya, suket yang dimiliki oleh penduduk yang ada di DPT harusnya juga melampirkan surat pengantar dari RT atau RW setempat atau membawa Kartu Keluarga,” kata Nur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo.co