KPI Imbau Sidang Ahok Tidak Live, AJI: Bukan Pelanggaran

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Desember 2016. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung hari ini. TEMPO/Subekti

Liputansaku.com, Jakarta – Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia Suwarjono menilai surat edaran yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia bersama Dewan Pers terkait imbauan agar persidangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak disiarkan secara langsung, bukan sebuah pelanggaran. “Tapi kemasan yang mengutamakan kebutuhan dan perlindungan publik,” kata Suwarjono kepada Tempo, Sabtu, 10 Desember 2016.

Menurut Suwarjono, KPI hanya menyarankan siaran langsung persidangan saat dakwaan, tuntutan, pembelaan, dan putusan. Sedangkan untuk sidang harian tidak perlu disiarkan secara langsung, karena dikhawatirkan terjadi trial by press.

Suwarjono menambahkan, diperlukan kehati-hatian pers dalam melakukan peliputan sidang kasus dugaan penistaan agama tersebut. Tujuannya agar tidak menimbulkan konflik agama yang membahayakan kehidupan berbangsa.

Karena itu, Suwarjono menuturkan, bila semua agenda persidangan Ahok disiarkan secara langsung tanpa ada pemilahan yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi publik, berpeluang memunculkan konflik suku, ras, dan agama. “Atas nama agama, saksi yang berbeda pandangan dengan keinginan kelompok mayoritas bisa terancam, baik di-bully hingga terancam nyawanya,” kata dia.

Meski begitu, Suwarjono berpendapat bahwa kebebasan pers tidak ada tawar menawar untuk terus diperjuangkan. Masyarakat, kata dia, juga berhak mendapatkan informasi seluas-luasnya, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Dalam kasus persidangan Gubernur nonaktif DKI, tidak dibenarkan media penyiaran melakukan persidangan di luar sidang, menyajikan konten yang bisa mempengaruhi keputusan majelis hakim, dan memprovokasi publik,” tuturnya.

 

 

 

 

Tempo.co