Kejaksaan Agung Klaim Tuntut 2000 Kasus Korupsi Pada 2016

Ilustrasi Pungutan Liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

Liputansaku.com, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum, memaparkan pencapaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2016 di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Januari 2017.

Rum mengatakan Bidang Pembinaan Kejaksaan RI berhasil menghimpun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar satu triliun rupiah lebih atau Rp 1.883.788.447.373. Sedangkan realisasi penggunaan anggaran Kejaksaan tahun 2016 mencapai 81,19 persen. “Dari Rp 5,29 Triliun anggaran yang tersedia, terserap hingga Rp 4,29 Triliun,” kata Rum kepada wartawan.

Rum mengatakan Kejaksaan juga berfungsi menjadi pusat kegiatan pemulihan aset. Menurut dia, pencapaian kinerja Pusat Pemulihan Aset sejak 2014 hingga 2016 adalah seratus enam belas miliar rupiah atau Rp 116.712.339.925,09. “Salah satu barang rampasan yang telah dieksekusi adalah milik Gayus Tambunan,” ujar Rum.

Soal perkara, kata dia, bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebanyak 139.360. Berkas perkara tahap pertama sebanyak 135.627. 12.371 perkara masih dalam penelitian. Lalu, berkas perkara tahap penuntutan sebanyak 120.208, perkara dalam proses pelimpahan ke pengadilan sebanyak 2.479.

Rum menjelaskan pada 2016 ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melaksanakan eksekusi terhadap empat terpidana mati kasus narkotika. Mereka adalah Michael Titus Igweh, Freddy Budiman, Humprey Ejike, dan Seck Osmane.

Pada bidang tindak pidana khusus yang menangani kasus korupsi, jumlah penyelidikannya sebanyak 1.451 perkara. Jumlah penyidikan 1.392 perkara, dan jumlah penuntutan 2.066 perkara. “Jumlah penuntutan lebih banyak karena termasuk perkara yang dilimpahkan polisi,” ucap Rum.

Jumlah eksekusi yakni 1.557 terpidana. “Penyelamatan keuangan negara sebesar dua ratus tujuh puluh lima miliar (Rp275.589.789.789,87).”

Eksekusi pidana denda yang telah disetorkan ke kas negara, kata Rum, adalah sekitar Rp 41 miliar. Dan uang pengganti yang telah disetor ke kas negara sekitar Rp 212 miliar. “Pendapatan negara bukan pajak bidang pidana khusus adalah satu triliun tiga ratus (Rp 1.393.509.303.761).”

Pada bidang pengawasan, kata Rum, Kejaksaan telah menjatuhkan hukuman kepada 167 pegawai dan jaksa selama 2016. Jumlah itu dibagi menjadi 74 pegawai tata usaha dan 93 jaksa. Sebanyak 37 jaksa mendapat hukuman ringan, 31 hukuman sedang, dan 25 hukuman berat.

Pada sesi tanya jawab, Rum membatasi wartawan hanya boleh bertanya mengenai pencapaian-pencapaian itu. “Pertanyaan yang boleh hanya yang dirilis hari ini, pertanyaan soal kasus dilarang,” ujarnya.

 

 

 

 

Tempo.co