Jokowi Minta TNI Dilibatkan Untuk Percepat Penanganan Gempa Aceh

Sehari setelah kunjungan keduanya keAceh, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta,  Jumat siang. Rapat tersebut untuk membahas percepatan penanganan gempa Aceh.

Sesaat setelah memulai rapat, Jokowi meminta perhitungan yang cermat, akurasi data, dan identifikasi kebutuhan pasca bencana gempa, termasuk detil lokasi yang terkena dampak bencana.

“Sudah dua kali saya mengunjungi daerah terdampak bencana gempa bumi di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen Aceh. Saya melihat penanganan di awal tiga hari setelah kejadian sangat cepat dan bagus sekali. Kemudian pada kunjungan saya kedua, saat itu saya hanya memastikan seluruh rakyat mendapat bantuan, pelayanan, dan penanganan yang baik,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2016).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, bantuan yang dimaksud Jokowi yakni mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan santunan kematian, ketersediaan logistik bagi pengungsi, bantuan anak-anak, hingga pembangunan fasilitas pelayanan umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, masjid, dan rumah warga yang rusak.

Sutopo juga menyebutkan, Presiden Jokowi meminta Kepala BNPB menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi, terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan bantuan yang diperlukan.

“Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepat-cepatnya terkait dengan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat-cepatnya dimulai,” ucap Jokowi dalam keterangan tertulis BNPB.

Agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekosntruksi berjalan cepat, Presiden meminta agar melibatkan TNI.

“Saya minta nanti bantuan dari TNI juga dikerahkan dalam proses rekonstruksi yang segera akan dimulai baik untuk rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menginginkan adanya pendekatan baru dalam penanganan bencana, dimana tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel. Tidak perlu menunggu tahap demi tahap. Tetapi mana yang dapat dikerjakan lebih dulu langsung dibangun.

Begitu juga dengan bantuan stimulan rumah rusak. Tidak perlu menunggu semuanya selesai diverifikasi, kemudian baru diberikan bantuan.

Pengalaman sebelumnya dalam penanganan bencana menunjukkan pemberian bantuan rumah rusak seringkali memerlukan waktu lama, mulai dari pendataan, verifikasi, ditetapkan kepala daerah hingga penyaluran bantuan butuh waktu lama. Bahkan bisa setahun lebih seperti saat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak pada bencana banjir bandang di Manado, gempabumi di Bener Meriah, dan erupsi Gunung Sinabung.

Untuk itu verifikasi dan penyaluran bantuan disalurkan bertahap, yang sudah selesai hari itu langsung diproses penyaluran bantuannya.

Berdasarkan laporan ke Posko Utama Tanggap Darurat Gempa Aceh, hingga Jumat tercatat 18.612 rumah rusak yaitu 2.551 rumah rusak berat dan 16.061 rumah rusak di tiga kabupaten yang terdampak gempa.

Di Pidie Jaya terdapat 17.673 rumah rusak (2.414 rusak berat dan 15.259 rusak). Di Bireuen ada 796 rumah rusak (105 rusak berat dan 691 rusak), serta di Pidie ada 143 rumah rusak (32 rusak berat dan 111 rusak).

Sumber : liputan6