Beredar Draft Perppu KPK, Ini Tanggapan Kejaksaan Agung

Sejak pagi tadi, Kamis (5/1/2017) beredar dokumen rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Draf tersebut memuat sejumlah pasal-pasal dalam UU 30/2002 yang dihapus, diubah serta ditambah.

Satu diantaranya yakni tidak adanya kewenangan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti perkara korupsi.

Baca: KPK Pastikan Tidak Ada Pembahasan Draft Perppu KPK

Menanggapi beredarnya draf tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung bersikap.

Melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad, Kejagung membantah kebenaran dokumen tersebut.

“Kami sudah mengecek kondisi itu ternyata tidak benar,” ucap Noor Rachmad di kejagung.

Bahkan Noor Rachmad mengaku telah menanyakan langsung soal draf tersebut kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif.

“Tadi pagi saya rapat di Kementerian Hukum dan HAM lalu ketemu dengan Pak Laode Syarif, ternyata memang tidak ada. Saya baca rilis dari Johan Budi di Setneg katanya enggak ada juga,” beber Noor Rachmad.

Noor Rachmad melanjutkan jaksa sampai dengan saat ini masih memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti perkara korupsi.

“Selama ini ketika ditangani KPK, Polri dan Kejaksaan, korupsi tidak habis-habis. Bisa dibayangkan kalau hanya KPK yang menangani dengan jumlah personel yang terbatas. Apakah mungkin akan tuntas?,” tambahnya.

Untuk diketahui, ‎salinan dokumen rancangan Perppu KPK tertanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani Kabag Tata Usaha Andi Darmawangsa atas nama Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, beredar di dunia maya.

Dalam salinan dokumen yang beredar itu, pasal 11 ayat 1 “draf Perppu” itu berisi KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan semua tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Pasal 11 ayat 2 menyatakan KPK satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi.

Sedangkan pasal 68A, ayat 1 menyatakan semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntut tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai dalam tiga tahun, setelah Perppu ini berlaku harus diserahkan kepada KPK.

Kemudian pasal 68A ayat 2, menyatakan KPK menentukan dilanjutkan atau diberhentikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang diserahkan KPK sebagaimana dimaksud ayat 1.

Sedangkan pasal 68A ayat 3, dalam hal KPK menentukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka KPK menerbitkan penetapan tertulis.

Sumber : tribunnews