Australia Serahkan Hasil Investivigasi Pelecehan Pancasila

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menaiki sebuah mobil saat memeriksa barisan jelang memimpin upacara serah terima jabatan pejabat baru KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dari Marsekal TNI Agus Supriatna, di Lapangan Udara Militer TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20 Januari 2017. TEMPO

Liputansaku.com, Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo telah menerima surat dari Kepala Angkatan Pertahanan Australia Air Chief Marshall Mark Donald Binskin terkait masalah plesetan Pancasila oleh militer Australia beberapa waktu lalu.

Menurut Gatot, Binskin akan datang ke Indonesia 8 Februari 2017 untuk menyampaikan hasil investigasi Australia terkait kasus itu. “Akan menemui KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat) dan saya. Bagaimana hasil investigasinya saya belum tahu,” kata Gatot saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.

Gatot belum mengetahui persis apa yang akan disampaikan oleh pihak Australia nanti. Yang jelas, kata dia, Binskin datang untuk meminta maaf dan menyerahkan hasil investigasi. “Kita tunggu saja apa yang akan dibicarakan,” ujarnya.

Ia menuturkan setelah pertemuan itu Indonesia baru akan merumuskan kebijakan yang akan diambil. Sebelumnya, TNI memutuskan untuk menangguhkan sementara kerjasama militer dengan Australia pasca terkuaknya kasus penghinaan pada Pancasila ini.

Dalam rapat kerja bersama Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Gatot berujar keputusan penghentian kerjasama sementara itu mendapatkan apresiasi dari DPR. Menurut dia kemungkinan melakukan kerjasama kembali dengan militer Australia masih terbuka. “Tapi, tergantung bagaimana nanti hasilnya,” ucapnya.

Kabar pelecehan Pancasila itu diketahui saat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan Australia. Seorang instruktur bahasa dari Kopassus menemukan materi pelatihan yang dinilai menghina Indonesia. Pancasila diplesetkan menjadi Pancagila.

Pihak militer Australia sudah meminta maaf terkait kasus ini. Mereka menyatakan akan memperbaiki kurikulum pelajarannya.

Gatot menuturkan, kurikulum pendidikan kerjasama militer ini memang dibuat tanpa melibatkan Indonesia. Pihak Indonesia yang datang ke sana hanya diminta untuk mengajar saja. “Guru militer saya datang kesana kurikulumnya sudah di sana,” ucapnya.

 

 

tempo.co