Pemeriksaan Dilanjutkan, Ini Sanksi Pajak yang Menanti Google

Google Indonesia

Liputansaku.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap Google Asia Pacific Pte Ltd setelah proses negosiasi berhenti. Google pun harus siap menerima sanksi berdasarkan aturan pajak di Indonesia.

Bulan lalu, Google dan Ditjen Pajak sempat bernegosiasi. Ditjen Pajak menyampaikan tagihan yang harus dibayarkan, namun Google malah menawar layaknya aktivitas jual beli di pasar.

Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Ditjen Pajak, M Haniv, menjelaskan tahapan yang ditempuh selanjutnya adalah pemeriksaan. Ini sebelumnya telah dilakukan, tapi sempat terhenti karena Google menyampaikan itikad baik untuk membayar pajak.

“Kita lanjutkan pemeriksaan biasa,” ungkapnya di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Atas proses tersebut, Google nantinya bisa dikenakan sanksi yang besar, yaitu dengan pembayaran utang pajak dan tambahan denda 150% dari utang pajak. Ini sudah berlaku pada Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Nggak ada seorang pun di negara ini bisa batalkan sanksi bunga 150% karena itu UU,” jelasnya.

Sanksi akan bertambah bila tidak ada sikap kooperatif dari Google. Permintaan Ditjen Pajak adalah penyerahan laporan keuangan dalam lima tahun terakhir atas transaksi yang melibatkan perusahaan di Indonesia.

“Sebulan data nggak diberikan, saya akan tingkatkan menjadi full investigation. Bulan depan kita cek, kalau file data elektronik nggak diberikan, kan nggak bener,” paparnya.

Haniv menyatakan besaran denda yang harus dibayarkan mencapai 400% atas utang pajak. Maka dari itu, Ia mengharapkan Google tidak bermain-main atas kasus pajaknya di Indonesia.

“Kalau full investigation tidak ada niat baik dia dalam kerja sama sama kita untuk diaudit. Kayak misalnya begini, wajib pajak tidak mau diperiksa, tidak mau kasih lihat pembukuan, itu sudah bisa terapkan investigasi, full investigation, dia melawan dengan kita,” terangnya.

Dalam ketentuan normal, Haniv menyebutkan tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google adalah sekitar Rp 5 triliun yang mencakup rentang waktu lima tahun. Ini sudah termasuk pengenaan sanksi 150% dari utang pajak.

“Jadi artinya bisa lebih dari Rp 5 triliun,” imbuhnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detik.com